Pemberontakan Darul Islam

Negara Islam Indonesia (NII) digagas oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo dari Partai Serikat Islam

Terjadi penolakan akan hasil Renville oleh Kartosuwirjo bersama dengan pasukan Hizbullah dan Sabilillah

25 Januari 1949 terjadi kontak senjata dengan TNI Divisi Siliwangi

Terjadi perang segitiga antara TII, TNI, dan tentara Belanda

7 Agustus 1949 Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya NII secara resmi

Pasukan Siliwangi menjalankan operasi militer Bharatayudha dengan strategi pagar betis

4 Juni 1962 pasukan Batalion 328 Divisi Siliwangi berhasil menangkap Kartosuwirjo di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat

5 September 1962 Kartosuwirjo dieksekusi mati di Kepulauan Seribu, Jakarta

Dipimpin oleh Amir Fatah seorang komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto.

Terjadi karena kekecewaan atas hasil Renville karena para TNI dan laskar perjuangan harus pindah ke Yogyakarta

23 Agustus 1949 Amir memproklamasikan berdirinya Negara Islam Jawa Tengah yang menjadi bagian dari NII

Tahun 1950 TNI membentuk Gerakan Banteng Negara (GBN) di bawah komando Letnan Kolonel Sarbini, lalu digantikan Letnan Kolonel Bachrun

Terjadi karena Pemerintah RI menolak permintaan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS)

7 Agustus 1953 Kahar Muzakkar menyatakan daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari NII

3 Februari 1965 pemberontakan ini berakhir karena Kahar tewas tertembak dalam operasi militer yang dilancarkan TNI

Terjadi karena penurunan status dari daerah istimewa menjadi karisidenan dibawah Sumatra Utara

Daud Beureuh mengobarkan sentimen agama dan kedaerahan

21 September 1953 Daud mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari NII

Serentak menguasai kota-kota di Aceh dan melakukan propaganda kepada rakyat supaya tidak mendukung Pemerintah RI

Komandan Daerah Militer (KDMA) Letnan Kolonel Sjamaun menerapkan kebijakan “Konsepsi Prinsipil Bijaksana” untuk mengamankan Aceh

5 dan 7 Juli 1957 Sjamaun Gaharu mengadakan pertemuan para anggota DI di Desa Lamteh dan menghasilkan “Ikrar Lamteh”

17 Desember 1962 dilaksanakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang digagas Pangdam I Kolonel M. Yasin

DI/TII Aceh dapat diselesaikan dengan baik dan situasi keamanan pun pulih kembali