BPTN-01 Pengelolaan Regulasi Bidang Ketenaganukliran
BPTN-01.01 Penyusunan UU, PP, dan Perpres Bidang Ketenaganukliran
Penanggung jawab layanan: Biro Hukum kerjasama dan komunikasi publik, deputi bidang pengkajian keselamatan nuklir, Kepala Bapeten
Unit Pelaksana: DP2IBN dan DP2FRZR,
Kementerian/lembaga terkait: Kemenkumham, KLHK
Urusan pemerintahan terkait: Sekretariat Negara, Presiden
Ada Hubungan ke CFM (Cross Functional Matrix) dengan kode BPTN-01.01.CFM.01
BPTN-01.02 Pembentukan Peraturan Badan Bidang Ketenaganukliran
Penanggung jawab: Biro hukum, kerja sama, dan komunikasi publik, kepala bapeten
Unit pelaksana: DP2FRZR, Unit kerja terkait
Kementerian/lembaga terkait: Badan standarisasi nasional
Urusan pemerintahan: Sekretariat kabinet, presiden
Pihak eksternal: Stakeholder terkait
Data Rancangan Peraturan Badan
BPTN-01.03 Pembinaan Peraturan Bidang Ketenaganukliran
Penanggung jawab: Sekretariat tama, deputi bidang pengkajian keselamatan nuklir, kepala bapeten
Unit pelaksana: DP2IBN, DP2FRZR, Unit kerja kesestamaan
Kementerian/lembaga terkait: -
Urusan pemerintahan: -
Pihak eksternal: Stakeholder terkait/pemegang izin
Laporan pelaksanaan pembinaan peraturan
BPTN-01.04 Pelaksanaan Analisis Penerapan Peraturan
Penanggung jawab: Kepala Bapeten, Deputi pengkajian keselamatan nuklir/sekretaris utama
Unit pelaksana: DP2IBN, DP2FRZR, Unit kerja terkait
Kementerian/lembaga terkait: -
Urusan pemerintahan: Sekretariat kabinet, presiden
Pihak eksternal: stakeholder
Laporan Hasil Analisis Penerapan Peraturan
BPTN-01.05 Evaluasi Regulasi Internasional
Penanggung jawab: Biro hukum,kerjasama, dan komunikasi publik, Kepala Bapeten
Unit pelaksana: DP2IBN, DP2FRZR, Unit kerja terkait
Kementerian/lembaga terkait: Kemenkumham/Bappenas, International Atomic Energy Agency (IAEA)
Urusan pemerintahan: -
Pihak eksternal: stakeholder terkait
Masukan rancangan regulasi internasional
Layanan Administrasi Pemerintahan
Layanan Hukum dan Kehumasan
BPTN-02 Pengelolaan Perizinan Ketenaganukliran
BPTN-02.01 Layanan Permohonan Perizinan
BPTN-02.02 Sertifikasi dan Validasi
BPTN-02.03 Pembinaan Perizinan Kepada stakeholder
BPTN-03 Pengelolaan Inspeksi Ketenaganukliran
BPTN-03.01 Penyelenggaraan Pengawasan/Inspeksi Sektor Ketenaganuliran
BPTN-03.02 Evaluasi Keselamatan, Keamanan, dan Safeguards
BPTN-04 Kesiapsiagaan & Tanggap Darurat Nuklir
BPTN-04.01 Pengembangan sistem Kesiapsiagaan Nuklir
BPTN-04.02 Pengelolaan Tanggap Darurat Nuklir
BPTN-04.03 Sistem Keamanan Nuklir
Layanan Publik
Layanan Kesiapsiagaan & Tanggap Darurat Nuklir
BPTN-05 Pengelolaan Kajian Operasional dan Keselamatan
BPTN-05.01 Kajian Pengembangan Pengawasan
BPTN-05.02 Kajian Operasional
BPTN-05.03 Kajian Kelembagaan
Layanan Publik
Layanan Kajian Operasional dan Keselamatan
BPTN-06 Pengelolaan Teknologi Informasi Ketenaganukliran
BPTN-06.01 Pengelolaan Sistem Aplikasi dan Infrastruktur TIK
BPTN-06.02 Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian
BPTN-06.03 Pengelolaan Database Ketenaganukliran
Layanan Administrasi Pemerintahan
Layanan Layanan Teknologi Informasi Ketenaganukliran
BPTN-07 Layanan Hukum dan Kehumasan
BPTN-07.01 Layanan Advokasi Litigasi dan Bantuan Hukum
BPTN-07.02 Layanan Administrasi Hukum
BPTN-07.03 Pengelolaan Ruang Pamer
BPTN-07.04 Pelayanan Informasi Publik
BPTN-07.05 Pengelolaan Diseminasi dan Publikasi
Layanan Administrasi Pemerintahan
Layanan Hukum & Kehumasan
BPTN-08 Pengelolaan Kerjasama Bidang Ketenaganukliran
BPTN-08.01 Pengelolaan Kerjasama Sinergi dan Kolaborasi Program Dalam Negeri
BPTN-08.02 Pengelolaan Kerjasama Sinergi dan Kolaborasi Program Luar Negeri
Layanan Administrasi Pemerintahan
BPTN-09 Pengelolaan Program, Anggaran, dan Kinerja
BPTN-09.01 Perencanaan Strategis Program dan Anggaran
BPTN-09.02 Pengelolaaan Perbendaharaan dan PNBP
BPTN-09.03 Penyusunan Laporan Keuangan
BPTN-09.04 Monitoring dan Evaluasi Program Anggaran dan Kinerja
Layanan Administrasi Pemerintahan
Layanan Program, Anggaran, dan Kinerja
BPTN-10 Pengelolaan Sumber Daya Manusia
BPTN-10.01 Perencanaan dan Pengadaan SDM
BPTN-10.02 Manajemen Kinerja SDM
BPTN-10.03 Pengelolaan Kompetensi Jabatan, Pengembangan, dan Pembinaan SDM
BPTN-10.04 Pengelolaan Administrasi, Kepegawaian
Layanan Administrasi Pemerintahan
Layanan Sumber Daya Manusia
BPTN-11 Pengelolaan Kelembagaan, Tata Laksana, dan Pengawasan
BPTN-11.01 Penataan Kelembagaan
BPTN-11.02 Pengelolaan Tata Laksana
BPTN-11.03 Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal
Layanan Administrasi Pemerintahan
Layanan Kelembagaan, Tata Laksana, dan Pengawasan
BPTN-12 Layanan Umum, Keprotokolan, dan Rumah Tangga
BPTN-12.01 Pengelolaan BMN
BPTN-12.02 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
BPTN-12.03 Pengelolaan Layanan Umum dan Kearsipan
BPTN-12.04 Layanan Keprotokolan
Layanan Administrasi Pemerintahan
Layanan Umum, Keprotokolan, dan Rumah Tangga