Pada abad ke-7 Sriwijaya dipercaya sebagai tempat persinggahan para pendeta Cina atau rahib untuk mempelajari bahasa Sanskerta. Teks bahasa Melayu Kuno ditemukan di Sumatra dengan dibuktikan beberapa penemuan pada prasasti-prasasti dan piring perunggu.

Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan sekitar abad ke-13 dan pada abad ke-14 kekuasaan perdagangan dan kebudayaan berpusat di Malaka. Bahasa perantara yang biasa disebut lingua franca tetaplah menggunakan bahasa Melayu yang tentunya banyak mendapat pinjaman istilah-istilah dari bangsa lain yang ikut meramaikan perdagangan kala itu. Beberapa contoh kata pinjaman dari bahasa Sansekerta yang ditemukan pada teks Melayu tahun 1303 dan tetap digunakan dalam bahasa Melayu Modern : acara, bumi, denda, isteri, keluarga, menteri, suami, dan lain-lain.

Bahasa Belanda sebagai bahasa resmi di bidang pendidikan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, terutama pengajaran di wilayah Melayu sudah terlanjur tersebar luas diseluruh penjuru nusantara sebagai bahasa perantara di berbagai jenis bidang, seperti diungkapkan oleh Brugmans dalam bukunya Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlands Indie yang mengungkapkan bahwa bahasa Melayu pada waktu itu telah menjadi bahasa perantara yang umum di daerah-daerah Maluku.

Proses perubahan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebenarnya terjadi karena suatu alasan utama, yakni tumbuhnya kesadaran dari para pemuda di seluruh Indonesia untuk merdeka, lepas dari penjajahan Belanda. Salah satu peristiwa bersejarah yang menjadi ujung tombak peresmian bahasa Melayu menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia, yaitu Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang biasa dikenal Sumpah Pemuda.

Pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antargolongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dirancang dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Sejak diikrarkan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Di dalam keputusan Seminar Politik, Bahasa Nasional dinyatakan bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: a. bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, b. bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, c. bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan d. bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya.

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada UUD 1945, Bab XV, Pasal 36. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: a. bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, b. bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, c. bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, dan d.bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Pada posisi ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) pemersatu sosial, budaya, dan bahasa; (2) penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi; (3) penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual; dan (4) penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah

Ragam daerah sejak lama dikenal dengan nama logat atau dialek. Logat daerah adalah yang paling kentara karena tata bunyinya yang mudah dikenali.

Ragam bahasa menurut pendidikan formal, yang bersilangan dengan ragam dialek menunjukkan perbedaan yang jelas antara kaum yang berpendidikan formal dan yang tidak.

Ragam bahasa menurut sikap penurut mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap pemakai bahasa. Ragam ini yang dapat disebut langgam atau gaya.

Tiap penutur bahasa, hidup dan bergerak dalam sejumlah lingkungan masyarakat yang adat-istiadatnya berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam pemakaian bahasa.

Ragam bahasa menurut sarananya lazim dibagi atas ragam lisan atau ujaran dan ragam tulisan. Bahasa kita perlu lebih jelas dan lebih eksplisit kalimat dalam ragam tulis, tulisan harus lebih cermat sifatnya. Fungsi gramatikal, seperti subjek, predikat, dan objek, dan hubungan antarfungsi harus nyata, sedangkan di dalam ragam lisan karena penutur berhadapan, unsur itu kadang-kadang dapat ditinggalkan.

Ragam lisan dan tulisan ada yang dituangkan ke dalam ragam yang satu daripada yang lain. Kriteria pemakaian bahasa yang baik adalah ketepatan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Pemilihan ini bertalian dengan topik apa yang dibicarakan, tujuan pembicaraan, orang yang diajak berbicara (lisan) atau orang yang akan membaca (tulis), dan tempat pembicaraan. Selain itu, bahasa yang baik adalah bernalar, artinya logis dan sesuai dengan tata nilai masyarakat. Kriteria pemakaian bahasa yang benar adalah dengan melihat kaidah bahasa. Kaidah bahasa meliputi aspek: (1) tata bunyi (fonologi),(2) tata bahasa (kata dan kalimat), (3) kosakata (termasuk istilah), (4) ejaan, dan (5) makna.