Penerapan Kepemimpinan Pancasila belum optomal

Penerapan Kepemimpinan Kinerja belum optimal

Penerapan Kepemimpinan Trasformasional belum Optimal

Belum mengetahui, memahami, dan melaksanakan peran, kewenangan dan tanggungjawab

Ego Sektoral

Kompetensi Belum Optimal

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Budaya Hukum belum menjadi prioritas komitmen

Belum optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam evaluasi Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyebarluasan Informasi Hukum

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum belum optimal dalam penyebarluasan infromasi hukum

Keterbatasan Jaringan Internet di bebereapa Lokasi

Belum optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi analisis Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyebarluasan Informasi Hukum

terbatasnya suporting Media Massa Elektronik dan non Elektronik

Belum adanya suporting provaider telekomunikasi dalam penyebarluasan informasi hukum

Terbatasnya anggaran untuk melakukan evaluasi Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyebarluasan informasi Hukum

Terbatasnya data sekunder dalam melakukan evaluasi Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyebarluasan Informasi Hukum

Evaluasi Peraturan Daerah dilakukan hanya 1 kali dalam satu tahun secara tematik

Program Pembentukan Peraturan Daerah belum didasarkan pada hasil evaluasi Peraturan Daerah

Program Pembentukan Peraturan Daerah belum berdasarkan studi kelayakan awal

Belum ada Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penyusunan perencanaan produk hukum daerah

Belum semua penyusunan Peraturan Daerah taat asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Daerah

Penyuluhan Hukum belum dilakukan terhadap materi muatan Peraturan Daerah

Bantuan Hukum Litigasi belum dilakukan terhadap materi muatan Peraturan Daerah

Meta data terkait evaluasi dan pembentukan Peraturan Daerah dalam JDIH belum up to date

belum ada siklus elaborasi evaluasi Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyebarluasan Peraturan Daerah secara holistik integraatif

persentase Peraturan Daerah yang dilalkukan kaji ulang

Kesesuaian Program Pembentukan Peraturan Daerah denngan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah dan hasil study kelayakan awal sebelum pembentukan Peraturan Daerah

Persentase penyebarluasan informasi hukum

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Kepuasan Masyarakat

Persentase Peraturan Daerah yang diselesaikan

Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang dinyatakan Harmonis

Kondisi Geografis Provinsi NTT sebagai Provinsi Kepulauan mengakibatkan biaya besar dalam hal aksesibilitas

kurangnya keaktifan lingkungan sosial terhadap kabutuhan informasi hukum

Kurangnya partisipasi lingkungan sosial dalam evaluasi Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyebarluasan informasi hukum