Belum menjadi bagian dari instansi ASN, terkhusus di bidang pendidikan.

Perjanjian kontrak kerja yang tidak jelas.

Sistem gaji yang menggunakan interval berdasarkan per jam pelajaran yang diampu/per-bulan.

Tidak ada gaji tunjangan kerja.

Tidak adanya gaji pokok dan tunjangan yang pasti.

Pendapatan yang diterima oleh tenaga pendidik honorer mayoritas tidak dapat dijadikan jaminan pasti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jaminan hari tua dan dana pensiun.

Peminat calon pendidik untuk meneruskan bagian dari cita-cita mulia bangsa akan semakin sedikit, karena skema dan mekanisme untuk menjadi tenaga pendidik tidak diberi akses kemudahan, justru semakin dipersulit.

Proses input pendidikan menjadi terhambat, terkhusus dibagian manajemen sumber daya manusia untuk mencari calon tenaga pendidik (guru) membutuhkan waktu yang sangat lama.

Proses dalam mengajar peserta didik akan menimbulkan banyak indikasi kelemahan, karena jenjang pendidikan di Indonesia sangat heterogen, dengan demikian klasifikasi tenaga pengajar yang diperlukan juga semakin banyak.

Proses output dengan indeks evaluasi penilaian pendidikan di Indonesia akan semakin turun, kendati demikian isu semacam ini dapat menjadikan celah problematika yang sangat serius untuk perkembangan continous improvement pencetak generasi penerus bangsa yang akan mendatang.

Data statistik mengenai pekerjaan tenaga pendidik atau guru akan semakin menurun dari perkembangan zaman yang dimana notabene guru tidak bisa digantikan dengan kecerdasan buatan yang kian marak.

Adanya klasifikasi secara spesifik dengan pemilahan tenaga pendidik yang berkompetensi tinggi dan mempunyai tanggung jawab secara penuh untuk meningkatkan akuntabilitas kerja bidang pengembangan sumber daya manusia di lingkup pendidikan.

Penyelarasan gaji yang diberikan kepada guru honorer harus menyesuaikan dengan UMR pada masing-masing daerah.

Pemberian gaji tambahan untuk pemenuhan kebutuhan pokok bagi guru honorer dari APBD/APBN yang sudah dicairkan.

Pemberian penghargaan harus tetap dilakukan jikalau tenaga pengajar tersebut telah berjasa besar dalam membentuk input, proses dan output di bidang pendidikan untuk mencetak siswa-siswi yang mampu mengharumkan di berbagai kegiatan pendidikan.

Pihak BPSDM di setiap regional diharuskan untuk mencatat statistika perkembangan lulusan di bidang jurusan kependidikan yang hendak menjadi tenaga pengajar untuk diberikan pelatihan khusus dalam meningkatkan kompetensi agar dapat langsung berpotensi diangkat menjadi pegawai PPPK hingga pada tingkat PNS dalam rangka menjamin kehidupan tenaga pengajar hingga di hari tua (pensiun).

Penggunaan dana APBN dan APBD harus transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan benar-benar menjamin untuk keberlangsungan hidup tenaga pengajar

Adanya evaluasi bagi masing-masing tenaga pengajar untuk menjadikan bahan pertimbangan apa saja yang menjadi keluhan tenaga pengajar selama mengajar di institusi yang bersangkutan dengan sistem rapat yang demokratis untuk mencari solusi putusan terbaik lanjutan demi menjaga stabilitas SDM tenaga pendidik yang berkompeten dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam mengajar.

Faktor internal

Faktor eksternal

Perjanjian Kerja

Non PNS dalam artian belum menjadi bagian dari ASN-PNS

Adanya tahapan seleksi SDM dengan adanya mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Sumber pendapatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pengangkatan pegawai berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu.

Berhak menduduki jabatan tingkat administratif maupun jabatan fungsional.

Tunjangan berdasarkan golongan yang ditetapkan dan masa kerja - (Rentang golongan: Golongan I hingga Golongan XIV).

Klasifikasi PPPK dibagi menjadi 2: terdiri dari PPPK Guru dan PPPK Non-Guru.

Berhak mendapatkan cuti, gaji, tunjangan kinerja, dan beserta pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kinerja SDM.