1. Penghasilan dari usaha atu kegiatan BUT tersebut dan harta yang dimiliki atau dikuasai. Contoh : Communitel Ltd.

2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang dan jasa. Contoh : New York Bank.

3. Penghasilan Pph Pasal 26 yang diterima dan diperoleh kantor pusat. Contoh : Food Inc.

- Penghasilan Kena Pajak suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20% (bersifat final), kecuali penghasilan ditanamkan kembali di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap yang melakukan penanaman kembali wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang dilakukan kepada Dirjen Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan Pph Pajak diterima atau diperolehnya penghasilan bersangkutan.

- Penyusutan atau depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan harta tetap berwujud.

- Amortisasi merupakan proses pengalokasian harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam.

- Revaluasi adalah proses penilaian kemabli nilai aset, terutama aset tetap, untuk mencerminkan nilai wajarnya.

2. Pembayaran oleh BUT kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah rolayti, imbalan dan bunga.

1. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

- Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT ada beberapa ketentuan yang harus diperatikan yaitu :

- Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah struktur usaha cabang luar negeri, yang mana pemiliknya perorangan atau pribadi maupun badan resmi yang asalnya tidak berasal dari Indonesia yang kemudian mereka melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan mengambil keuntungan di Indonesia. Bentuk usaha tetap di Indonesia dapat berupa tempat kedudukan manajemen, gedung, cabang perusahaan, proyek konstruksi, intsalasi, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.